Persyaratan

  1. Informasi Lokasi
  2. Foto Lokasi
  3. Identitas Pelapor

Sistem, mekanisme dan prosedur

  1. Menerima aduan dari masyarakat melalui surat atau telepon;
  2. Membentuk Tim Pengendalian;
  3. Membuat Surat Perintah Kerja Pengendalian;
  4. Menyiapkan desain survei pengendalian pemanfaatan ruang;
  5. melakukan pengumpulan data pengendalian pemanfaatan ruang;
  6. melakukan pengolahan data pengendalian pemanfaatan ruang;
  7. menyusun konsep rekomendasi tindak lanjut ada tidaknya penyimpangan pemanfaatan ruang dalam rangka pengawasan dan penertiban;
  8. Menginformasikan ke pemilik bangunan jika ditemukan penyimpangan;
  9. Menginformasikan ke pemilik bangunan jika ditemukan penyimpangan;
  10. Membuat Surat Peringatan 1 dengan tembusan ke Satpol PP dan DPMPTSP;
  11. Membuat Surat Peringatan 2 dengan tembusan ke Satpol PP dan DPMPTSP jika setelah penerbitan surat peringatan 1 tidak diindahkan;
  12. Membuat Surat Peringatan 3 dengan tembusan ke Satpol PP dan DPMPTSP jika setelah penerbitan surat peringatan 2 tidak diindahkan;
  13. Memantau tindak lanjut dari surat peringatan yang diterbitkan.

Jangka waktu pelayanan

Maksimal 4 hari kerja sejak aduan diterima

Biaya/Tarif

Gratis

Produk Pelayanan

Respon Aduan Masyarakat

Penanganan pengaduan, saran dan masukan Melalui:

  1. ULAS
  2. Surat Masuk, Surat Keluar
  3. Medsos (WA : Lapor Mas Wali)
  4. Telepon (0271) 643050