Pelayanan

Pengawasan Pemanfaatan Ruang

• Persyaratan :
  1. Informasi Lokasi
  2. Foto Lokasi
  3. Identitas Pelapor
• Sistem, Mekanisme dan Prosedur :
  
  1. Menerima aduan dari masyarakat melalui surat atau telepon
  2. Membentuk Tim Pengendalian
  3. Membuat Surat Perintah Kerja Pengendalian
  4. Menyiapkan desain survei pengendalian pemanfaatan ruang
  5. Melakukan pengumpulan data pengendalian pemanfaatan ruang
  6. Melakukan pengolahan data pengendalian pemanfaatan ruang
  7. Menyusun konsep rekomendasi tindak lanjut ada tidaknya penyimpangan pemanfaatan ruang dalam rangka pengawasan dan penertiban
  8. Menginformasikan ke pemilik bangunan jika ditemukan penyimpangan
  9. Menginformasikan ke pemilik bangunan jika ditemukan penyimpangan
  10. Membuat Surat Peringatan 1 dengan tembusan ke Satpol PP dan DPMPTSP
  11. Membuat Surat Peringatan 2 dengan tembusan ke Satpol PP dan DPMPTSP jika setelah penerbitan surat peringatan 1 tidak diindahkan
  12. Membuat Surat Peringatan 3 dengan tembusan ke Satpol PP dan DPMPTSP jika setelah penerbitan surat peringatan 2 tidak diindahkan
  13. Memantau tindak lanjut dari surat peringatan yang diterbitkan
• Jangka Waktu Pelayanan :
  1. Maksimal 4 hari kerja sejak aduan diterima
• Biaya :
  
  1. Tidak dipungut biaya
• Produk Pelayanan :
  
  1. Respon Aduan Masyarakat
• Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan :
  
  1. Ulas
  2. Surat Masuk, Surat Keluar
  3. Medsos (WA : Lapor Mas Wali, IG : @dpupr_surakarta)
  4. Telepon (0271) 643050
  5. Kunjungan Langsung
  6. SP4N Lapor

Pelayanan Rekomendasi Penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

• Persyaratan :
  1. Permohonan Informasi
  2. Data Pribadi Pemohon
• Sistem, Mekanisme dan Prosedur :
  
  1. Menerima permohonan KKPR melalui sistem OSS;
  2. Mengidentifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan KKPR;
  3. Menerima notifikasi pembayaran PNBP;
  4. Melaksanakan tinjauan lapangan;
  5. Menerima hasil Pertimbangan Teknis Pertanahan;
  6. Mengumpulkan data dan informasi pemanfaatan ruang sesuai peruntukan ruang di RTRW;
  7. Melakukan analisis data kesesuaian RTRW dalam rangka menyusun rekomendasi kesesuaian tata ruang;
  8. Mengkaji dan merumuskan hasil rapat Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagai dasar penyusunan dokumen Penilaian KKPR;
  9. Menyusun dokumen Penilaian KKPR sesuai hasil Kajian KKPR oleh Pokja; Memvalidasi dan Menandatangani dokumen Penilaian KKPR;
  10. Mengirimkan hasil penilaian KKPR melalui sistem OSS
• Jangka Waktu Pelayanan :
  1. Maksimal 20 hari kerja sejak pembayaran PNBP (persyaratan sudah terverifikasi)
• Biaya :
  
  1. Tarif pelayanan penerbitan PKKPR = Indeks Jenis Usaha x [Rpl.500.000,00 + (Luas Lahan x Indeks Daerah x Rpl.350.000,00)]
     Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Pelayanan Penerbitab Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
     
• Produk Pelayanan :
  
  1. Penilaian PKKPR
• Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan :
  
  1. Ulas
  2. Surat Masuk, Surat Keluar
  3. Medsos (WA : Lapor Mas Wali, IG : @dpupr_surakarta)
  4. Telepon (0271) 643050
  5. Kunjungan Langsung
  6. SP4N Lapor